Zulkifli Hasan: Kedaulatan Rakyat Sekarang Berada Di Pemilik Modal

Zulkifli Hasan: Kedaulatan Rakyat Sekarang Berada Di Pemilik Modal

Zulkifli Hasan: Kedaulatan Rakyat Sekarang Berada Di Pemilik Modal

Menjelang diselenggarakannya Muktamar Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), pada Desember 2015, di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Presidium ICMI beraudensi dengan Ketua MPR Zulkifli Hasan. Kedatangan Presidium ICMI yang dipimpin langsung oleh Ketua Presidium ICMI, Sugiharto, diterima dengan terbuka oleh Zulkifli Hasan di ruang kerjanya, Lt. 9, Gedung Nusantara III, Komplek Gedung MPR$/DPR/DPD, Jakarta, 28 September 2015.

“Kesiapan lapangan sudah siap dan memadai,” ujar Sugiharto. Dalam kesempatan itu, ICMI meminta saran, masukan, dan pendapat dari Zulkifli Hasan untuk kemajuan organisasi itu yang selanjutnya seluruh pendapat, saran, dan masukan dari masyarakat akan dijadikan rekomendasi.

Apa yang dikatakan Sugiharto dikuatkan oleh Dewan Pakar ICMI yang dalam kesempatan itu juga ikut dalam audensi, Fasli Jalal. Menurut Fasli, dalam setiap muktamar, munas atau yang lainnya, yang ditunggu itu adalah rekomendasi. Rekomendasi diakui sebagai puncak perdebatan dan pemikiran peserta muktamar.

ICMI berkeinginan melakukan kerja sama dengan MPR untuk mengupas masalah-masalah yang sekarang hangat dibincangkan oleh MPR, seperti soal kedudukan dan fungsi MPR, keinginan untuk menghidupkan GBHN, dan hubungan antarlembaga negara.

Keinginan untuk melakukan kerja sama dengan MPR disambut dengan baik oleh Zulkifli Hasan. “Kita siap melakukan kerja sama,” ujarnya. Dalam kesempatan itu, pria yang juga menjadi Ketua Umum PAN itu menuturkan bahwa sistem demokrasi kita sebenarnya adalah seperti dalam Sila IV Pancasila, yakni perwakilan dan permusyawarahtan.

Dengan cara perwakilan dan permusyawarahtan ini maka sistem pemilihan ketua sebuah lembaga bisa berjalan lancar dan tidak menimbulkan konflik. Ia pun membandingkan antara organisasi yang menggunakan sistem permusyawarahtan dan perwakilan dengan organisasi yang menggunakan sistem pemilihan langsung. “Yang menggunakan sistem permusyawarahtan pemilihan ketuanya bisa lancar dan aman serta tidak meninggalkan konflik. Sedang yang menggunakan sistem pemilihan langsung yang ada hanya menang-menangan,” ujarnya.

Dikatakan oleh Zulkifli Hasan bahwa sistem pemilihan langsung merupakan cara yang tidak murah. Kalau tak mempunyai modal tak akan bisa menang dalam pemilihan langsung. Resiko dari sistem seperti ini adalah bila menang ia akan memikirkan bagaimana uang yang sudah digunakan akan kembali atau bagaimana cara membayar kepada orang yang memberi uang. “Sekarang daulatnya di tangan pemilik modal,” ucapnya. Dengan cara seperti inilah maka bangsa ini disebut oleh Zulkifli Hasan semakin jauh dari nilai ideal Pancasila. “Kedaulatan rakyat sekarang menjadi kedaulatan pemilik modal,” tambahnya.

Zulkifli Hasan juga menyinggung bahwa bangsa ini tak memiliki arah dalam membangun bangsa yang dulu disebut dengan GBHN. Akibat yang demikian maka program pembangunan hanya didasarkan pada misi dan visi calon kepala daerah dan calon presiden. Akibatnya pembangunan yang berjalan di waktu lima tahunan kadang tidak akan menyambung. “Masing-masing kepala daerah dan Presiden sekarang memiliki visi dan misi sendiri,” ujarnya.

Ia mencontohkan Tiongkok yang memiliki program pembangunan hingga 100 tahun ke depan. Dengan program itu maka Tiongkok menjadi negara besar di dunia.

icmijabar

ICMI Orwil Jabar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *