Walau Sulit, Keinginan Berhaji tak Pernah Surut


Ibadah haji pada masa lampau tak serupa masa kini. Di masa lalu, begitu banyak tantangan yang harus dihadapi seorang Muslim agar bisa menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci.

Kini keadaannya berbeda. Kemajuan teknologi membuat perjalanan ke Baitullah semakin mudah.

Meski demikian, masih banyak hal yang harus dibenahi. Pembenahan tersebut tak hanya menjadi tanggung jawab panitia haji namun juga masyarakat dan instansi terkait lainnya.

Ketua Ikatan Persaudaran Haji Indonesia (IPHI) yang juga mantan Sekjen Kementerian Agama Drs H Mubarok MSi menjelaskan hal tersebut kepada wartawan Republika, Fitria Andayani. Berikut petikannya:

Bagaimana penyelenggaraan haji di masa lalu?
Di masa dulu, orang pergi haji ke Tanah Suci hanya dengan menggunakan transportasi laut. Saat itu, hanya ada kapal layar, tidak ada alat transportasi lainnya.

Sehingga, kalau bagi orang Betawi, ‘pergi haji’ itu sering disebut ‘pergi berlayar’. Dengan berlayar, para jamaah haji perlu waktu berbulan-bulan untuk bisa sampai ke Makkah.

Akibatnya, mereka harus berpisah cukup lama dari keluarga. Tak aneh bila keluarga mereka rela mengantar hingga menginap di pelabuhan untuk menyaksikan para jamaah haji berangkat berlayar. Meskipun sulit, namun keinginan untuk melaksanakan ibadah haji tak pernah surut.

Jumlah jamaah haji meningkat setiap tahunnya. Apalagi sejak ditemukannya teknologi angkutan kapal uap dan dibukanya Terusan Suez. Terusan tersebut memungkinkan kapal-kapal asing untuk melintas dan membuat perjalanan lebih singkat untuk bisa sampai ke Eropa dan tanah Arab. Kapal-kapal tersebut membawa ternak, barang, termasuk juga jamaah haji.

Jumlah tersebut tak berkurang bahkan ketika pemerintah kolonial Belanda menerapkan sejumlah pembatasan untuk berhaji. Seperti melakukan karantina bagi jamaah haji di Pulau Onrust, Kabupaten Kepualaun Seribu.

Namun, jamaah haji asal Indonesia sempat menurun ketika terjadi gejolak di dalam negeri untuk melawan penjajah. Saat itu, kesadaran nasional sudah mulai bangkit.

Penyelenggaraan Haji Indonesia Jadi Contoh
Sejumlah ulama besar yang dipimpin oleh kakek Gus Dur, Kiai Haji Hasyim Asy’ari, mengeluarkan fatwa agar masyarakat tidak melaksanakan haji di masa perjuangan untuk mencapai kemerdekaan.

Kehadiran mereka di Tanah Air lebih dibutuhkan agar sama-sama angkat senjata untuk mengalahkan penjajah.

Pada 1950, perjalanan haji normal kembali. Pemerintah pun membentuk Panitia Haji Indonesia (PHI). Ini adalah badan yang mengurus haji di luar pemerintahan. Badan swasta lainnya adalah PT Arafah.

Namun, kemudian pemerintah memutuskan agar penyelenggaraan haji sepenuhnya diurus pemerintah. Penyelenggaraan haji terutama menjadi tanggung jawab Kementerian Agama dengan koordinasi bersama pemerintah daerah.

Seperti apa kondisi penyelenggaraan haji saat ini?
Haji sekarang sudah sangat bagus, dibanding ketika saya melaksanakan ibadah haji pada 1970 lalu atau ketika saya ikut serta dalam penyelenggaraan haji.

Kepentingan jamaah sudah dipenuhi dengan baik oleh penyelenggara. Kekurangan memang masih terjadi. Permasalahan bisa timbul sewaktu-waktu baik di Tanah Air ataupun di Tanah Suci.

Harga bahan bakar pesawat bisa naik kapan saja sehingga membuat tiket pesawat naik atau adanya kebijakan-kebijakan Pemerintah Arab Saudi yang tiba-tiba berubah, terkait pemondokan, misalnya. Namun, hal tersebut masih dalam batas yang wajar dan manusiawi mengingat jumlah jamaah haji yang harus diurus mencapai ratusan ribu.

Dengan demikian, efektivitas penyelenggaran hajinya pun tidak bisa dibandingkan dengan negara lain yang jumlah calon hajinya sedikit. Bahkan, penyelenggaraan haji Indonesia pun dinilai baik oleh negara lain.

Sejumlah panitia haji di negara lain bahkan melakukan studi banding untuk mencontoh penyelenggaraan haji di Indonesia.

Haji Hanya Wajib Sekali Seumur Hidup
Apa yang harus dibenahi dalam penyelenggaraan haji di Indonesia?
Sejauh ini masalah yang kerap terjadi adalah kasuistis. Namun, agar masalah tersebut tidak terulang, panitia haji harus segera menyelesaikan masalah yang ada sehingga tidak berlarut-larut.

Selain itu, pengawasan terhadap penyelenggaraan haji harus dilakukan dengan maksimal.

Jadi, penyelenggaraan ibadah haji tidak boleh hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Agama. Semua pihak dan instansi terkait juga harus membantu. DPR, misalnya, harus bisa mengawasi penggunaan anggaran haji.

Hal ini mengingat dana pelaksanaan haji tidak lagi sepenuhnya dibebankan dari ongkos yang dikeluarkan oleh calon haji, namun juga berasal dari APBN.

Oleh karena itu, DPR harus memastikan dana haji yang dialokasikan dapat digunakan dengan baik. Kelebihan dana harus dikelola dengan baik sehingga bisa digunakan untuk kemaslahatan umat. Pembinaan terhadap jamaah haji harus ditingkatkan. Pembinaan yang diberikan oleh panitia haji saat ini memang sudah memadai.

Namun, itu saja tidak cukup. Dalam hal pembinaan, peranan, dan kesempatan umat untuk berpartisipasi harus lebih ditingkatkan. Sejumlah kelompok majelis taklim saat ini memang telah memulai hal ini.

Mereka memberikan pengetahuan pada calon haji yang juga anggota majelis taklim mereka. Ini akan membantu jamaah haji sehingga saat bimbingan resmi dilakukan mereka bisa lebih mudah menyimak materi yang diberikan. Hal inipun akan meningkatkan kualitas keagamaan jamaah.

Apa lagi yang bisa dilakukan untuk mengefektifkan penyelenggaraan haji?
Masyarakat bisa ikut serta dengan tidak melaksanakan ibadah haji lebih dari satu kali. Lagi pula di dalam agama, ibadah haji hanya diwajibkan sekali seumur hidup.

Hal ini penting untuk disosialisasikan secara masif kepada masyarakat untuk memberikan kesempatan kepada mereka yang belum pernah melaksanakan ibadah haji. Sehingga, antrean atau masa tunggu untuk melaksanakan haji tidak panjang seperti saat ini.

Bila memang rindu untuk kembali lagi ke Tanah Suci, mereka yang sudah pernah haji bisa kembali lagi dengan jalan lain, yaitu berumrah.

Panitia haji juga bisa turut andil dengan tidak memprioritaskan mereka yang sudah pernah berhaji. Bagi mereka yang mendaftar untuk kedua, ketiga, dan seterusnya akan masuk dalam daftar tunggu di belakang.

Adakah pesan untuk jamaah haji tahun ini?
Hal paling penting yang mesti diingat dalam melaksanakan ibadah haji adalah bukan berapa kali ibadah tersebut telah dilakukan oleh seseorang.

Namun, berapa banyak gelar yang mereka dapatkan tersebut dapat memberikan manfaat bagi orang lain. Setelah berhaji mereka harus bisa mengimplementasikan pengalaman spiritual yang dimilikinya dalam kehidupan sosial, misalnya, membantu orang miskin.

Penekanannya adalah meningkatkan kualitas hubungan antarmanusia. Orang pergi haji jaminannya masuk surga.

Namun, mereka yang pergi haji dan juga menyantuni orang miskin, jaminannya tidak hanya surga namun di hari akhir nanti mereka akan diberi keistimewaan yakni duduk berdampingan dengan Rasulullah.

Jamaah haji juga harus mampu meningkatkan citra Indonesia dan Islam secara lebih luas. Jamaah haji adalah duta-duta bangsa. Mereka bukan hanya Muslim yang memiliki kewajiban untuk beribadah, namun mereka juga mewakili Indonesia.

Negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, sehingga mereka harus bisa meningkatkan amal ibadahnya, menjadi panutan serta teladan.

REPUBLIKA.CO.ID,

icmijabar

ICMI Orwil Jabar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *