Prabowo: Korupsi & Inefisiensi Anggaran Sudah Membahayakan

BANDUNG – Kasus korupsi dan inefisiensi anggaran di Indonesia sudah masuk stadium membahayakan dan mengancam kedaulatan bangsa. Negara ini akan gagal dan tumbang jika tidak segera dilakukan perubahan kebijakan pro rakyat.

“Sejarah mengatakan negara besar seperti Uni Soviet, dan rezim kuat di timur tengah tumbang. Tidak ada uang untuk tentara dan rakyat karena korupsi inefisiensi merajalela di elit,”  Prabowo Subianto saat menjadi pembicara Dialog Nasional “Kepemimpinan Nasional Menuju Penguatan Kedaulatan Bangsa,” yang diselenggarakan oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Jawa Barat, Bandung (2/2/2013).

Prabowo  menambahkan tidak sejahteranya rakyat dan minimnya anggaran keamanan menyebabkan munculnya persoalan kecil yang bisa berujung pada aksi huru hara dan tumbangnya sebuah rezim.

Prabowo mencontohkan informasi yang diperolehnya dari salah satu wakil gubernur DKI terkait dugaan kasus korupsi anggaran yang terjadi dalam APBD DKI Jakarta periode lalu.

Pengunaan anggaran pembelian barang dengan mengambil keuntungan  10 hingga 20 persen  menurutnya dapat diwajarkan dalam hal dagang. Namun, jika sampai ratusan bahkan ribuan persen itu sudah membahayakan.

Ia mencontohkan adanya anggaran scanner seharga Rp2 juta yang dianggarkan Rp200 juta, biaya pembangunan, biaya halte bus sampai Rp24 miliar dan motor pemadam kebakaran harga Rp26 juta dianggarkan Rp260 juta. “10 -20 persen itu bisa diwajarkan dalam dagang, tapi ini ratusan persen di DKI, keterlaluan,” jelasnya.

Selain kasus korupsi, Prabowo juga menilai pemborosan dan inefiesiensi anggaran sedang terjadi di Indonesia. Ia mencontohkan borosnya pelaksanaan pemilukada di salah satu provinsi dimana pemenangnya menghabiskan dana Rp600 miliar, sementara yang kalah Rp400 miliar. “Jumlahnya sudah satu triliun, dana dari mana itu, pasti dari anggaran dan itu baru provinsi, belum kabupaten dan kota,” tambahnya.

Kondisi pengunaan anggaran akan semakin tidak efisien dengan adanya rencana penambahan empat provinsi dan 16 kabupaten di Indonesia. Akibatnya anggaran daerah hanya akan habis untuk belanja pegawai, rumah dinas, gedung DPRD dan banyak lagi fasilitas pemerintahan lainnya.

“Perlu dipertimbangkan ulang kelanjutan pemilihan langsung kepala daerah dan pemekaran wilayah. Itu tidak efisien,” ujarnya.

Karena itu, Prabowo mengajak para cendekiawan, professor dan guru besar di seluruh Indonesia di ICMI, Muhamadiyah dan NU untuk melakukan perubahan. Sejarah dunia mengatakan kekuatan kharisma dan pengaruh para cendekiawan mampu merubah satu kebijakan disebuah Negara. Pemerintah Amerika Serikat sudah berkali kali merasakan dasyatnya penolakan guru besar terkait kebijakan perang salah satunya saat memerangi Vietnam.

“Kalau yang bicara itu aktivis, politisi, pengamat, itu belum bergetar, tapi jika para guru besar sudah ambil kebijakan, disitu ada perubahan, ” tegasnya.

Prabowo menambahkan  pemerintahan yang lemah, tidak efisien dan  korupsi merupakan salah satu  empat tantangan Indonesia di masa mendatang yang harus segera diselesaikan. Ketiga lainnya, yakni menipisnya cadangan sumber daya energi, ledakan penduduk 1, 6 persen setiap tahun atau 3,2 juta dan ketidakseimbangan struktural perekonomian.

icmijabar

ICMI Orwil Jabar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *