Muktamar ICMI Soroti Masalah Ketatanegaraan

JAKARTA — Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) akan menggelar muktamar keenam pada 11-13 Desember mendatang di Universitas Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Banyak hal yang akan dibahas dalam forum tersebut, di antaranya masalah ketatanegaraan.

Wakil Ketua Dewan Pakar ICMI Fasli Jalal mengatakan, saat ini Pancasila dengan segala nilai yang seharusnya menjiwai seluruh gerakan masyarakat Indonesia, termasuk dalam hal pembangunan, sudah mulai luruh. “Baik dalam berkeadilan sosial, ekonomi, serta berdemokrasi yang belum membawa kemaslahatan,” ujar dia kepada Republika di sela-sela seminar nasional pramuktamar ICMI bertema ”Implementasi Nilai-nilai Pancasila dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional” di Jakarta, Rabu (18/11). Seminar ini terselenggara atas kerja sama ICMI dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Selama 18 tahun bereformasi, Fasli melihat bahwa rancangan besar pembangunan Indonesia hanya dibuat oleh tim Presiden. Praktik tersebut didukung dengan adanya undang-undang yang mewajibkan janji Presiden terpilih dituangkan ke dalam buku putih yang menjadi dasar rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN).

Padahal, menurut Fasli, untuk menjaga laju pembangunan agar tetap konsisten, diperlukan kerja sama antara pemerintah pusat, daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam merencanakan sebuah grand design, seperti Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Grand design ini, menurutnya, mungkin saja memuat nuansa-nuansa yang dijanjikan Presiden, tetapi tetap harus disepakati masyarakat banyak. “Sehingga, siapa pun presiden terpilih, tetap berpegang teguh pada apa yang telah dimandatkan oleh masyarakat,” ujar Fasli.

Terkait hal itu, lanjut Fasli, muktamar ICMI kali ini akan menyoroti sejauh mana sistem pemerintahan benar-benar mengimplementasikan Pancasila sebagai dasar negara yang tergambar dalam UUD, UU, peraturan pemerintah, sampai hal-hal yang menjadi kebijakan Presiden. ICMI berharap, aturan-aturan tersebut dapat melahirkan kesejahteraan dan keadilan rakyat.

Masalah ketatanegaraan dan pembangunan juga disoroti oleh Wakil Ketua Lembaga Pengkajian MPR Jafar Hafsah saat berbicara dalam seminar nasional pramuktamar ICMI tersebut. Ia menilai, arah pembangunan di Indonesia saat ini tidak memiliki konsistensi. “Karena tak lahir dari perdebatan yang memberikan siratan mandat untuk presiden yang dipilihnya,” katanya.

Karena itu, menurut dia, reformulasi sistem pembangunan nasional model GBHN merupakan keniscayaan bagi gerak pembangunan nasional yang terencana dan berkesinambungan.

Ia berpendapat, pergeseran arah dan tujuan rencana pembangunan Indonesia yang berkelanjutan tidak bisa dilepaskan dari pentingnya pembangunan manusia Indonesia. Sebab, dengan memprioritaskan pembangunan manusia Indonesia, seperti yang diamanatkan Pancasila dan UUD 1945, akan tercipta masyarakat yang berintegritas moral dan memiliki landasan etika terhadap wawasan kebangsaan serta tanggap terhadap berbagai perubahan.

“Dengan begitu, visi dan misi pembangunan jangka menengah dan jangka panjang akan lebih fokus dengan memprioritaskan kepentingan negara.”

icmijabar

ICMI Orwil Jabar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *