Menggerakkan Keuangan Syariah

 

keuangan-syariah-5-638Keterlibatan masyarakat dalam industri keuangan syariah Indonesia telah terekam sejak lama. Semua berawal dari berdirinya lembaga mikro keuangan syariah, yaitu Baitul Maal wa Tamwil (BMT) pada akhir 1980-an. Setelah itu, berdiri bank syariah pertama pada 1992 hasil kerja sama Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan beberapa pengusaha Muslim yang peduli.

Penguatan keuangan syariah tidak hanya untuk hal komersial, tapi juga yang sifatnya sosial. Direktur Pusat Studi Bisnis dan Ekonomi Islam (CIBEST) Institut Pertanian Bogor (IPB) Irfan Syauqi Beik menilai memang sudah saatnya pemerintah yang menggerakkan keuangan syariah. Ke depan, bank syariah jangan hanya menjadi penyalur gaji pegawai negeri sipil (PNS), tapi bisa menjadi bank penyalur dana operasional APBN satu (BO1) dengan rencana bank BUMN syariah yang tidak boleh berhenti lagi.

“Opsi-opsi ini harus ada lanjutan yang jelas dan konkret,” ujar Irfan. Di tengah kondisi perekonomian yang sulit seperti sekarang, pemerintah harus mencari potensi domestik yang bisa dioptimalkan. Namun demikian, pemerintah baru semangat dalam aspek sukuk saja. Padahal, kalau pemerintah mau terlibat di sektor keuangan syariah lain, efeknya bisa luar biasa. Kajian CIBEST menunjukkan, jika 30 persen pengusaha mikro dari 56 juta UMKM bisa naik kelas menjadi pengusaha kecil, produk domestik bruto (PDB) Indonesia bisa terkerek 20 persen.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad mengatakan, arahan pengembangan keuangan syariah saat ini juga akan dicoba tak hanya bottom-up, tapi juga top-down.

“Sekarang coba digabung sehingga bisa maju lebih cepat,” katanya. Selain perbankan, pasar modal, industri keuangan nonbank, sektor keuangan sosial dalam bentuk zakat dan wakaf juga tak bisa diabaikan sebagai penopang utuh keuangan syariah.

Pengembangan keuangan syariah juga sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Hal ini ditambah sinkronisasinya dengan rencana kerja sama strategis (MCPS) dan Bank Pembangunan Islam (IDB) untuk jangka waktu yang sama. Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) juga menginginkan agar rencana diketuai langsung oleh Presiden.

OJK sendiri mulai menunjukkan komitmennya dengan meluncurkan peta jalan keuangan syariah. Peta jalan pasar modal syariah dan perbankan syariah sudah diluncurkan sebagai panduan bersama apa yang akan dilakukan regulator terhadap sektor keuangan ini pada kurun waktu 2015-2019. Peta jalan IKNB syariah pun segera menyusul.

Dalam peta jalan pasar modal syariah, OJK fokus pada penguatan produk, kelembagaan dan profesi terkait pasar modal syariah, penguatan aspek permintaan, pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan teknologi informasi (TI), promosi dan edukasi, serta sinergi dengan pihak-pihak terkait.

Sementara, dalam peta jalan perbankan syariah, OJK fokus pada sinergi antarregulator yang akan digabungkan dalam KNKS, edukasi, peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, peningkatan skala usaha yang berhubungan efisiensi, variasi produk yang sesuai ekspektasi, serta sinergi anak dengan induk. Di sisi regulator, OJK juga ingin menyempurnakan dan mengoptimalisasi pengaturan dan pengawasan. OJK tidak menutup mata jika aturan perlu diperbaiki dan disempurnakan.

harian umum republika Kamis, 19 November 2015/ ed: muhammad iqbal

icmijabar

ICMI Orwil Jabar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *