Jimly, hukum di Indonesia banyak disandera politik

Bandung – ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia) Orwil Jabar menyelenggarakan Seminar Nasional dengan Tema “Benturan Hukum dan Politik dalam Ketatanegaraan Indonesia” pada Sabtu (15/6/1013) di Aula Gedung Bumi Madani ICMI Orwil Jawa Barat Kota Bandung. Narasumber dalam Seminar Nasional adalah Prof. Dr. H Jimly Asshiddiqie, SH., MA. dan Dr. Indra Prawira, SH., MH. Seratus empat puluh orang lebih peserta yang hadir dalam seminar ini, diantaranya adalah Prof. Dr Afif Saepullah, Prof. Abin Syamsudin Ma’mun dan doktor-doktor dari berbagai Universitas di Kota Bandung, utusan-utusan ICMI Orda di Jawa Barat, juga ormas – ormas islam di Jawa Barat.

“Masalah hukum dan politik di Indonesia ini penting dan genting untuk dibahas dalam menghadapi musim pemilu 2014 yang akan datang, oleh karena itu, Seminar ini perlu diadakan”, ujar Aep, salah kepala sekretariat ICMI Orwil Jabar.

Pada sesi pertama, Prof. Dr. H Jimly Asshiddiqie, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi memaparkan “Dalam praktek pembuatan hakum di Indonesia banyak prasyarat yang belum terpenuhi. Oleh kerenanya prodak hukum di Indonesia banyak disndra oleh kepentingan-kepentingan politik, kepentingan-kepentingan ekonomi. Ini dikarenakan hukum belum sempurna, politik belum sempurna, Ekonomi belum sempurna, institusi hukum belum melembaga, institusi politik belum melembaga, institusi ekonomi belum melembaga.”

Dr. Indra Prawira, menilai bahwa hukum di Indonesia masih pincang. Kerena nilai-nilai etika politik atau etika berhukum tidak dipakai di Indonesia. Karena demokrasi dapat berjalan dengan syarat penting yaitu etika.

Pertanyaan – pertanyaan bermunculan dari berbagai kalangan. Diantaranya pertanyaan dari ketua ICMI Orwil Jabar, Prof. Dr. H. Moh. Nadjib, M.Ag. “Sistem yang selama ini berjalan di Indonesia tidak berjalan dengan harapan, perlukah adanya revolusi dalam sistem kekuasaan yang ada?”

Pade sesi terkahir, Prof. Dr. H Jimly Asshiddiqie Memaparkan “pada saat ini, permasalahan negara tidak dapat diselesaikan hanya oleh kekuasaan dalam arti perangkat pemerintah, (eksekutif legislatif dan yudikatif). Perlu adanya konsep trias politika baru, karena pemerintah hanya menyumbangkan satu pertiga untuk kemajuan bangsa. Dan dua pertiga disumbangkan oleh sektor ekonomi dan hukum.”

Islam memiliki potensi besar untuk melakukan revolusi yang menyeluruh di Indonesia. Karena islam memiliki prasyarat untuk melakukan revolusi.“ islam memiliki ideologi, islam memiliki masa (umat). Tinggal satu syarat lagi yang belum dipenuhi yaitu Imamah (Pemimpin). Ketika umat islam telah menemukan sosok figur imamah, maka islam akan dapat melakukan revolusi di Negara Indonesia. “ ujar Dr. Indra Prawira, di akhir seminar nasional ini.

icmijabar

ICMI Orwil Jabar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *