ICMI Usulkan Pemisahan Sidang MPR dan Pidato Kenegaraan

jimly icmi pusatIkatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) mengusulkan agar sidang MPR RI dan Pidato Kenegaraan dipisahkan. Usulan itu dikemukakan Ketua Pusat ICMI, Jimly Asshiddiqie saat menemui Ketua MPR RI Zulkifli Hasan di Kompleks Parlemen Jakarta, Selasa (3/5).

ICMI mengusulkan pemisahan tersebut agar ada ketertiban menyelenggarakan sistem kenegaraan. “Kita mengusulkan ke MPR agar tertib menyelenggarakan sistem kenegaraan kita,” kata Jimly dikutip Republika Online.

Dijelaskannya, harus ada pemisahan antara forum pembahasan RAPBN dan Pidato Kenegaraan 17 Agustus. Ia mengusulan sidang MPR RI sebaiknya dilaksanakan 16 Agustus setiap tahun.

Alsannya, selama ini pembahasan RABPN terkesan terburu-buru. Karena siklus RAPBN dimulai pada Desember hingga Januari, maka ia mengusulkan pembahasan RAPBN sebaiknya dimulai pada Mei.

Usulan tersebut supaya lembaga negara bertugas dan bertanggungjawab sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing. “Sekarang banyak lembaga negara yang rakyat saja, tak tuhu tugasnya,” ujar Jimly.

Jimly menuturkan, MPR mempunyai kewenang dalam mengubah konstitusi, mengisi presiden jika ada kekosongan, memberhentian presiden dengan suatu alasan. Ia mengingatkan, dalam konvensi kenegaraan ada yang namanya sidang tahunan. Saat itu, ada forum diskusi yang mempersilahkan presiden berpidato kenegaraan.

Dengan adanya sidang khusus MPR, lanjut Jimly, para kepala negara bisa berbicara kepada rakyat, salah satunya melaporkan keuangan.

“MPR itu cermin dari negara, mewakili rakyat. MPR simpul dari kedaulatan rakyat Indonesia. Beri posisi yqng tepat di mata rakyat, terutama beri kesempatan pada presiden pidato kenegaraan,” tuturnya.*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *