ICMI Sebut Negara Tak Perlu Ikut Campur Fatwa MUI

Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie menanggapi wacana pengembangan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dianggap dapat menjadi landasan sistem hukum di Indonesia. Menurut dia, fatwa seharusnya tidak menjadi rujukan hukum positif.

” Bukan rujukan hukum positif. Tapi, tidak usah dipertentangkan. Harus dihormati saja,” ucap Jimly di Jakarta, Selasa, 3 Januari 2016.

Menurut dia, fatwa sejatinya adalah urusan internal umat Islam. Dia mencontohkan, posisi fatwa MUI tak berbeda dengan imbauan keagamaan yang dikeluarkan oleh pemuka agama lain.

Dengan posisi demikian, negara tak perlu memasukkan fatwa MUI dalam pasal atau aturan yang dibuat. ” Negara tidak perlu ikut campur,” ucap dia.

Jimly juga menyinggung fatwa MUI terkait kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Dia mengatakan, pro dan kontra terkait sebuah fatwa pasti muncul.

Meski demikian, dia meminta masyarakat hendaknya sabar dan menunggu keputusan akhir. ” Judge know the law. Apa saja boleh dituntut, tapi hakim yang akan memutuskan,” ucap dia.

Lebih lanjut, Jimly juga menyinggung pasal 156 KUHP tentang penistaan agama. Dia menggambarkan bagaimana perannya saat menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi yang menghapus pasal penghinaan terhadap presiden.

Saat didesak untuk menjawab mengenai pasal 156 KHUP, dia hanya bisa memberikan keterangan jika masa kampanye dan persidangan Ahok telah selesai digelar. Sebab, dia tak ingin pendapatnya disalahartikan.

 

icmijabar

ICMI Orwil Jabar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *