ICMI dan Martabat Bangsa

ICMI dan Martabat Bangsa
thumb_700873_07110112122015_Muktamar_ICMI_(2)Muktamar Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) VI digelar pada 11-13 Desember 2015 di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Acara akan dihadiri 3.000 cendekiawan Muslim utusan orsat, orda, orwil, baik dalam maupun luar negeri.

Muktamar direncanakan dibuka secara resmi oleh Wapres M Jusuf Kalla. Tema muktamar adalah “Membangun Indonesia Bermartabat”. ICMI didirikan pada 7 Desember 1990 di Malang dengan tujuan untuk meningkatkan lima kulitas, yaitu kualitas iman dan takwa, kualitas pikir, kualitas karya, kualitas kerja, dan kualitas hidup.

Setelah 70 tahun Indonesia merdeka, kita bersyukur ke hadirat Allah SWT bahwa bangsa kita telah menunjukkan kemajuan dalam pembangunan, baik di bidang politik, ekonomi, hukum, keamanan, pendidikan, maupun sosial-budaya. Menurut hasil penelitian lembaga riset internasional, kekuatan ekonomi Indonesia pada 2030 diprediksi masuk dalam lima besar dunia. Sungguh pun demikian, tanpa menyalahkan siapa pun, tantangan bangsa Indonesia dalam berbagai bidang saat ini semakin berat.

Di bidang politik, moral, dan akhlak, elite politik akhir-akhir ini semakin mempertontonkan ketumpulan hati nuraninya sebagai pejabat negara. Politik uang (money politic) semakin merajalela dan tidak tahu malu.

Contohnya, ada 330 kepala daerah yang berurusan dengan masalah hukum, bahkan kasus Ketua DPR Setya Novanto sebagai pejabat tinggi negara sangat memalukan, tidak patut dan tidak pantas dilihat dari aspek mana pun. Hal ini tentu merusak citra pimpinan lembaga tinggi negara yang harus kita hormati.

Di bidang ekonomi, kemiskinan semakin tinggi, seperti diungkap Badan Pusat Statistik (2014), sebesar 11,3 persen atau sebanyak 28 juta orang. Bahkan, dalam delapan bulan 2015, menurut versi BPS, disebabkan banyak orang yang di-PHK, kemiskinan bertambah 85 ribu orang.

Versi Bank Dunia lebih memprihatinkan lagi. Penduduk miskin berjumlah 51 persen atau 129 juta orang, pengangguran meningkat yang berdasarkan data BPS (2015) sebanyak 7,56 juta orang, PHK selama 2015 meningkat menjadi 43 ribu orang (62 persen) yang semula 26.500 orang. Gini rasio kekayaan versi BPS (2014) mencapai 0,43. Artinya, satu persen dari populasi penduduk Indonesia mengendalikan 43 persen kekayaan negara. Maknanya, kesenjangan kaya-miskin semakin tinggi. Padahal, pada masa Orde Baru saja, rasio Gini berada pada 0,35.

Adapun Gini rasio penguasaan tanah versi BPS (2013) mencapai 0,80. Artinya, satu persen penduduk Indonesia menguasai 80 persen tanah Indonesia. Bahkan, yang lebih mengerikan, orang asing sangat dominan menguasai berbagai sektor perekonomian bangsa. Versi Institute for Global Justice, sektor perekonomian yang dikuasai oleh orang asing, misalnya, perbankan 70 persen, pertambangan 85 persen, otomotif 99 persen, perkebunan 60 persen, telekomunikasi 70 persen, jasa 70 persen, tanah 93 persen, dan migas 88 persen.

Berdasarkan data di atas, kepemilikan orang asing pada sektor perekonomian Indonesia sangat dominan. Tampaknya, kinerja perekonomian bangsa kita menurut salah seorang pakar, tidak ubahnya seperti VOC zaman kolonial Belanda. Bangsa kita hanya berperan sebagai pekerja, tukang kuli saja pada perusahan asing, bukan sebagai pemilik sehingga bangsa kita tidak memiliki kedaulatan ekonomi yang sepenuhnya. Indonesia merdeka secara formal, tetapi secara ekonomi sebenarnya belum merdeka. Sebab, ekonomi masih dikuasai oleh orang asing. Oleh karena itu, siapa yang diuntungkan dari kondisi semacam ini?

Prof Dr Didin S Damanhuri, guru besar Ekonomi IPB berpendapat, terdapat 112 undang-undang yang bias kepentingan asing dan cenderung neolib. Akibatnya, kekayaan alam Indonesia yang melimpah sebanyak-banyaknya dinikmati oleh orang asing.

Contoh Freeport di Papua. Kita hanya sebagai kuli untuk kepentingan asing. Sebab, perbandingan saham menurut salah satu sumber, komposisi kepemilikan saham PT Freeport McMoran Inc sebesar 81,27 persen, Pemerintah RI 9,36 persen, dan PT Indocopper Investama Corporation 9,36 persen.

Padahal, keuntungan yang diraih, menurut salah satu sumber, sampai dengan 2008, Freeport sudah berhasil mengeruk 7 juta ton tembaga dan sekitar 725 juta ton emas. Nah, kalau kita memakai perhitungan harga satu gram emas adalah Rp 500 ribu, sudah berapa keuntungan bagi bangsa Indonesia yang akan diperoleh.

Jadi, siapa yang untung, kita atau orang asing? Lebih parah lagi informasi terakhir, kontrak PT Freeport akan diperpanjang lagi 20 tahun, mengapa bisa terjadi demikian? Siapa yang diuntungkan? Padahal, menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 3, “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Oleh karenanya, tepat dan masih relevan sampai saat ini apa yang dikemukakan oleh Bung Karno, “Bahwa tugas saya sudah selesai mengusir penjajah, akan tetapi tugas kalian akan lebih susah karena berhadapan dengan bangsamu sendiri yang prokepentingan asing.”

Begitu juga di bidang pendidikan. Kualitas pendidikan kita masih ketinggalan jauh dibandingkan negara tetangga di ASEAN. Berdasarkan hasil survei PISA (2013), dari 65 negara yang disurvei, siswa Indonesia menempati peringkat ke-64 dalam kemampuan matematika dan sains serta peringkat ke-60 dalam kemampuan membaca.

Data ini menunjukkan, siswa Indonesia masih tergolong rendah, tidak ada kemajuan atau stagnan, yang menurut Mendikbud Anies Baswedan keadaan pendidikan kita pada kondisi gawat darurat. Bahkan, berdasarkan salah satu sumber, kontribusi karya ilmiah ilmuwan Muslim terhadap karya ilmiah dunia masih sangat rendah. Dari 46 negara Islam, termasuk Indonesia memberikan kontribusi 1,17 persen, India 1,66 persen, Spanyol 1,48 persen, dan 20 negara Arab 0,55 persen, Israel 0,89 persen, Jerman 7,1 persen, Inggris 7,95 persen, Jepang 8,25 persen, dan Amerika Serikat 30,8 persen.

Dari data di atas, 46 negara Islam termasuk Indonesia dibandingkan dengan satu negara India atau Spanyol masih jauh ketinggalan. Demikian juga 20 negara Arab kontribusi karya ilmiahnya kalah oleh satu Israel. Karena itu, kita dituntut segera melakukan penataan kembali sistem pendidikan agar dapat mengimplementasikan semangat UUD 1945 Pasal 31 Ayat 3.

Mudah-mudahan, Muktamar ICMI VI di Mataram dapat memberikan kontribusi untuk mencari pemecahan masalah yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini demi terwujudnya martabat bangsa, seperti yang dicita-citakan founding father Bung Karno, yang terkenal dengan Trisakti. Bangsa Indonesia agar memiliki kemandirian dalam bidang politik, ekonomi, dan budaya.

Penataan kembali bidang politik, hukum, ekonomi, dan pendidikan merupakan keharusan yang mendesak dan strategis untuk mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, bermartabat, dan mendapat ridha Allah SWT. Selamat bermuktamar! Wallahu a’lam. n

Nanat Fatah Natsir,

icmijabar

ICMI Orwil Jabar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *