Buka Muktamar ICMI Di Mataram. JK : “Indonesia Bangsa Toleran”

wapres-buka-muktamar-icmi-ntbIndonesia yang bermartabat memiliki masyarakat yang majemuk. Indonesia adalah bangsa yang sangat toleran. Sikap itu perlu dijaga dengan mendorong paham Islam yang toleran dan moderan, dan hal itu pasti bisa dicapai jika bangsa ini berdaulat secara ekonomi, politik, dan budaya.

“Berkembangnya toleransi dan paham moderat ini patut disyukuri di tengah bangsa yang majemuk,” kata Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), Sabtu, (12/12/2015) pada pembukaan Muktamar VI dan Milad ke-25 Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia (ICMI) di Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat.

“Untuk mencapai martabat itu, secara ekonomi ICMI perlu memberikan perhatian kepada kelompok menengah bawah, dan secara politik kita perlu berterima kasih kepada para politikus yang mendorong majunya demokrasi, bukan yang mencuri uang negara,” kata Kalla.

Rangkaian acara Muktamar ICMI digelar pada Jumat, 11 Desember, hingga Minggu, 13 Desember, di Mataram. Sejumlah tokoh senior ICMI hadir dalam acara ini, antara lain Ketua MPR Zulkifli Hasan, mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie, mantan Menteri Pendidikan Nasional Muhammad Nuh, mantan Menteri BUMN Sugiharto, mantan Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, Marwah Daud Ibrahim, dan Nanat Nasir. Turut hadir Gubernur NTB Zainul Majdi dan sejumlah rektor perguruan tinggi.

Wakil Ketua Majelis Sinergi Kalam (Masika) Ismail Rumadhan mengatakan Indonesia bermartabat adalah Indonesia yang tidak mudah untuk tunduk di bawah pengaruh kepetingan negara lain dan yang mandiri di atas kepentingan bangsa dan negara sendiri.

“Salah satu tolok ukur martabat bangsa adalah sejauh mana masyarakat bisa menikmati sumber kekayaan alam yang ada di perut bumi Indonesia,” ujar Ismail.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional (Unas) Jakarta ini juga mengatakan saat ini terlihat kasat mata bahwa sebagian besar kekayaan alam di Indonesia dimiliki atau dikuasai asing. Konsep hak menguasai negara atas sumber daya alam sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD 1945, telah disalahgunakan oleh pejabat yang diberikan kewenangan mengelolanya.

“Lihat saja kasus Freeport, terkait upaya negosiasi memperpanjang kontrak perusahaan tambang tersebut. Semestinya pemerintah lebih mementingkan kepentingan rakyat ketimbang kepentingan pribadi, terlebih kepentingan asing,” tegasnya.

“ICMI sebagai organisasi yang merepresentasikan kelompok intelektual dan cendekia sudah saatnya melakukan gerakan konstruktif yang nyata dalam menyikapi permasalahan bangsa dan negara terkait tata kelola pemanfaatan sumber daya alam bagi kepentingan dan kemakmuran rakyat” pungkasnya.

Selain itu, Muktamar VI dan Milad 25 ICMI kali mengusung tema “Menuju Indonesia Bermartabat”. Abdul Malik R. salah satu anggota TIM MASIKA ICMI dari kongres itu mengatakan via WhatsApp bahwa secara umum ICMI diharapkan mampu mewujudkan Indonesia yang bermartabat dengan berperan aktif dan memberikan kontribusi intelektual secara kongkrit.

icmijabar

ICMI Orwil Jabar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *