Muzdakarah ICMI di Pikiran Rakyat

PAKAR hukum dan tata negaraAsep Warlan (kiri) dan pakar hukurn Indra Prawira menjadi pembicara pada diskusi Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia membahas dampak dari diterbitkannya Perppu Nornor 2 Tahun 2017 di Aula Pikiran Rakyat Bandung, Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Senin (17/7/2017).*

BANDUNG,
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan menuai reaksi dari sejumlah kalangan.
“Kita tidak sepakat dengan adanya perppu karena bisajadi akan disalahgunakan atau berdampak terhadap munculnya otoritarianisme bare oleh rezim yang ada,” ajar Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jawa Barat, M Najib, saat diskusi di aula Kantor Pikiran Rakyat, Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Senin (17/7/2017).
Untuk sejumlah alasan, aturan ini menimbulkan kontroversi. Mulai dari latar belakang penerbitan, tata pelaksanaan, hingga dampak yang ditimbulkan. Namun, pada dasarnya, lahirnya perppu tak terlepas dari kepentingan politik tertentu. “Perppu ini produk hukum yang sangat politis. Ada kesan merupakan politisasi hukum atau juga hukum digunakan sebagai instrumen untuk kepentingan hukum sesaat,” katanya.
Dari sisi latar belakang, idealnya perppu bare dikeluarkan oleh pemerintah jika dinilai ada kondisi yang genting dan memaksa. Sementara, saat ini negara dinilai tidak tengah dalam kondisi seperti itu.
Pada saat yang sama, Indonesia sebenarnya sudah memiliki Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Produk hukum tersebut dinilai sudah Cukup untuk mengatur ormas, mulai dari teguran, pembekuan kegiatan, hingga pembubaran.

Pakar hukum tata negara Asep Warlan mengatakan, pada dasarnya negara bisa melakukan intervensi kehidupan warga negara melalui produk hukum tertentu. Namun, sejumlah hal hams terpenuhi. Produk hukum yang dimaksud haruslah melalui tahapan demokratis dan akomodatif, hams menjamin hak warga negara, serta hares menyejahterakan. “Menurut hemat saya, perppu jauh dari nilai tadi,” katanya.

Hal senada dikemukakan Indra Prawira. Ditengarai, lahirnya perppu berkaitan dengan kepanikan pemerintah menyikapi keadaan. Beberapa saat sebelumnya pemerintah mengumumkan pembubaran salah satu ormas. Hal ini menimbulkan pertanyaan karena legitimasi pembubaran dianggap belum cukup kuat. Tak heran jika kemudian ada yang beranggapan, munculnya perppu sebagai jalan pintas melegitimasi pembubaran tersebut. (Joko Pambudi)pikiran rakyat***

icmijabar

ICMI Orwil Jabar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *